TATA KELOLA PEMERINTAHAN DINAMIS (DYNAMIC GOVERNANCE) DALAM PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU
Abstract
Program Kota Layak Anak merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Salah satu daerah yang ikut berkomitmen dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dynamic governance dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak dan mengidentifikasi faktor yang menghambat dynamic governance dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan Kota Layak Anak klaster perlindungan khusus masih rendah, kenaikan tingkat kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru dan infrastruktur yang belum memadai. Penelitian ini menggunakan teori Neo dan Chen 2007, yang mana terdapat tiga kapabilitas dalam dynamic governance, yaitu : thinking ahead (berpikir kedepan), thinking again (berpikir lagi), dan thinking across (berpikir lintas batas). Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pemerintah Kota Pekanbaru telah berpikir kedepan dengan mempersiapkan pelayanan online dan offline serta membuat Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak dan membentuk Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak, Kota Pekanbaru juga telah berpikir lagi dengan melakukan evaluasi Kota Layak Anak, dan Kota Pekanbaru telah berpikir lintas batas dengan mengadopsi pemikiran dari daerah lain seperti daerah sawahlunto yang berhasil memiliki perda kawasan tanpa rokok.
References
Dwiyanto, A. (2015). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif . Yogyakarta: UGM Press..
Huraerah, A. (2019). Kebijakan Perlindungan Sosial Teori dan Aplikasi Dynamic Governance. Bandung: Nuansa Cendekia Publishing & Printing.
Neo, B. S., & Chen, G. (2007). Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore. Singapore: World Scientific Publishing.
Kasim, A., & dkk. (2015). Merekonstruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
Sugiyono. (2013). Meode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.
Taufiqurokhman, & Satispi, E. (2018). Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: UMJ Press.
Jurnal :
Aminullah. (2014). Dynamic Governance (Kerangka Konseptual: Melambangkan Budaya, Kapabilitas, dan Perubahan). Jurnal Kebangsaan, 9(1), 17-31.
Andhika, L. R. (2017). Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintahan: Sound Governance, Dynamic Governance dan Open Government. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 8(2), 91-92.
Fauzi, L. M., & Iryana, A. B. (2017). Strategi Dynamic Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(3), 13-30.
Haris, S. (2019). Governance: Perubahan Paradigma pada Penyelenggaraan Pemerintahan. FISIP-UMC, VIII(1), 38-38.
Martoyo, & Sihaloho, N. T. (2021). Elemen Sukses Penerapan Dynamic Governance di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Public Policy, 7(1), 41-42. https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3142
Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, VI(1), 3-4.
Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan. LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi, 6(1), 13-21.
Rahmayuni, S. (2017). Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru 2014. JOM FISIP, 4(2), 2.
Tahir, M. M., & Nahruddin, Z. (2017). Kapabilitas Dynamic Governance dalam Optimalisasi Pengelolaan Lahan Terbuka Hijau di Kota Makassar. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 1-13.
Wasistiono, S., & Anggraini, W. (2019). Three Paradigms in Government (Good Governance, Dynamic Governance, and Agile Governance). International Journal of Kibernology, 4(2), 79-91. doi: 10.33701/ijok.v4i2.889
